Homo itu Homini-nya Lupus {2}

Sebagaimana sudah saya janjikan pada postingan terdahulu, maka postingan kali ini masih membahas tentang TKI.

Di antara kisah ‘sukses’ para TKI, banyak kita dengar serpihan kisah pahit yang harus mereka alami di negeri orang. Terus terang saya sendiri tidak mengetahui secara detail apa yang sebenarnya terjadi di sana, namun berdasarkan cerita seorang narasumber (kebetulan seorang blogger) yang saya hubungi via selular, maka ada beberapa poin yang patut kita cermati :

• Tidak semua TKI bernasib sial dan penuh penderitaan selama bekerja di LN, ada yang sukses, disayang majikan, dan pulang membawa banyak uang lalu membangun rumah megah bagi keluarganya. Bahkan saya sendiri ingat seorang tetangga saya, sudah lebih dari 8 tahun bekerja di LN tidak mau pulang dan hanya mengirim uang saja kepada keluarga di kampung halaman.

• Beberapa TKI yang sukses tersebut mengaku bahwa kejadian buruk yang menimpa para tenaga kerja Indonesia di LN adalah kurangnya ketrampilan, sehingga majikan dimungkinkan tidak puas terhadap kinerja si TKI. Penyiksaan yang dilakukan oleh si majikan merupakan bentuk pelampiasan atas kejengkelan majikan karena telah mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar pekerja namun ternyata pekerja tersebut tidak becus dalam melakukan pekerjaan.

Sampai pada 2 (dua) poin tersebut, saya sepakat apabila TKI sukses yang berhasil membawa uang ratusan juta tersebut benar-benar seorang TKI yang mumpuni dan terampil. Namun ketika ada TKI yang bodoh dan tidak terampil itu harus membayar ‘kebodohan’ mereka dengan bogem mentah atau pukulan cambuk sungguh sangat tidak adil. Bukankah para majikan di negeri sebelah itu juga berjenis manusia? Yang katanya memiliki akal, budi dan pikiran? *cuih* Atau manusia-manusia tersebut merasa cukup memiliki kuasa dengan ringgit-ringgit di tangan sehingga berhak untuk menentukan jatah hidup mati manusia lainnya? Kalaupun tidak puas dengan kinerja para TKI yang diterima oleh mereka, bukankah bisa meminta ganti kepada para penyalur buruh migran tersebut? Dan jikalau prosedur penggantian pekerja itu sulit dan rumit, kenapa harus dengan menyiksa para manusia tersebut?
Perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan TKI di luar negeri memang masih sedemikian minimnya. Keberadaan kantor kedutaan di LN sepertinya tidak terlalu banyak membantu, kalaupun ada sifatnya hanya reaktif terhadap kasus yang dilaporkan. Tidak demikian halnya dengan kasus yang terselubung dan ditutup-tutupi. Pokoknya kalau tidak ada yang melapor, artinya mereka (TKI) baik-baik saja. Kedutaan besar yang ada di negara ‘penerima’ kiriman buruh migran dari Indonesia melakukan tindakan yang bersifat proaktif terhadap jaminan keselamatan warga Negara Indonesia di negara tersebut. Entah itu pendataan maupun monitoring bagi para TKI sehingga setiap saat bisa dilakukan pengawasan terhadap keadaan mereka.
Para penyalur jasa TKI ke luar negeri juga harus diperiksa, apabila memang tidak memiliki ijin usaha yang resmi, sebaiknya ditertibkan. Mereka pun juga harus memahami, bahwa yang mereka kirim ke luar negeri itu manusia, jenis makhluk yang sama dengan mereka. Sehingga demi alasan uang semata, jangan sampai tega meresikokan keselamatan nyawa sesama manusia. Pelatihan untuk para calon TKI juga diperlukan, sehingga TKI benar-benar dipersiapkan sebagai tenaga kerja yang terampil dan bermartabat.
Para birokrat di atas singgasana negeri ini, yang sampai sekarang, masih jauh lebih memilih hubungan baik-baik dengan negeri penyiksa TKI itu, tentu saja mungkin memiliki alasan khusus. Mungkin karena alasan ekonomi? Biar lancar investasi? Biar devisa mengalir deras? Atau sebenarnya kita ini benar-benar takut dengan negeri sebelah yang punya banyak ringgit itu?